“Dan di 4 bulan ke depan ini kita siapkan administrasinya. Sudah dipresentasikan oleh tim anggaran di antaranya Kepala BKAD, Bapenda, dan BP3D itu sudah menganalisis kemampuan fiskal kita di 2025. Karena tidak ada lagi beban pilkada sehingga TPP itu bisa diberlakukan, dan kebetuhan anggaran ketika TPP itu diberlakukan 1 bulan itu hampir sekitar Rp 3 miliar sekian,” paparnya.

“Jika dengan adanya TPP ini maka tunjangan-tunjangan lain suda tidak ada lagi, misalnya kinerja dan uang makan dan lain-lain, karena sudah include dalam TPP. Dan kita juga sudah hitung kemampuan fiskal kita di 2025 mampu mengakomodir TPP untuk 3.000 lebih ASN di Halbar,” pungkas Julius.