Ia menyontohkan, perilaku melanggar hukum seperti kenakalan remaja, tawuran pemuda baik di sekolah dan di kelurahan. Selain itu, bahaya dan risiko hukum bagi yang mengonsumsi minuman keras dan narkotika.
“Kalau melakukan pelanggaran pasti akan mendapatkan risiko hukum, ada sanksi yang akan dikenakan,” timpal dia.
Begitu juga dengan OKP, lanjut Sutopo, saat menggelar aksi demonstrasi pun ada ketentuan yang diatur. Misalnya seperti surat pemberitahuan aksi maupun batas waktu pelaksanaan aksi.
Hal-hal yang diangkat dalam sosialisasi ini menurut dia, menjadi bagian dari ikhtiar bersama. Apalagi Ternate merupakan kota yang terbuka, sehingga semua orang bisa menyampaikan pendapat, tetapi ada ketentuan yang harus dipatuhi bersama.
“Langkah awal kita untuk minimal teman-teman OKP dan teman-teman OSIS ada informasi, ternyata melakukan hal-hal di luar ketentuan, itu ada risiko hukum yang mereka dapatkan,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan