Dia mengatakan jika ada yang bisa segera diperbaiki, maka agar segera dilakukan. Akan tetapi jika ada kerusakan yang masuk dalam kategori rusak ringan, sedang hingga berat, maka pemerintah dapat memberikan bantuan dengan tingkatan kategori tersebut.
“Jika ada kerusakan rumah maka didata saja. Jika itu bisa diperbaiki dalam jangka pendek maka diajukan saja. Misal mereka butuh seng untuk atap saja, maka kita bisa berikan. Namun jika rusak ringan, sedang atau berat maka ada prosesnya. Pendataan ini kuncinya,” jelas Suharyanto.
Pada kesempatan itu, Suharyanto juga mendengar keluhan masyarakat yang tidak dapat mencari nafkah selama berada di pengungsian. Ada juga warga yang mengeluhkan tentang terkendalanya biaya pendidikan anak karena tidak mampu bekerja selama erupsi berlangsung.
Mendengar hal itu Suharyanto meminta Pemkab Halmahera Barat agar mengambil solusi terbaik dengan memanfaatkan program-program kementerian lembaga yang ada terkait permasalahan yang disebutkan. Suharyanto tidak ingin setelah erupsi berakhir, masyarakat jadi menderita dan jatuh miskin.
“Yang tidak bisa mencari nafkah, maka pemerintah harus bantu melalui beberapa mekanisme. Untuk membantu yang spesifik itu seperti apa. Jangan sampai setelah tanggap darurat ini mereka jadi jatuh miskin,” kata Suharyanto.
Dari segala upaya yang telah dilakukan demi kemanusiaan, Suharyanto turut menitipkan pesan jika nantinya erupsi berakhir maka bukan berarti tanggung jawab pemerintah daerah pun selesai.
Fenomena alam yang dapat menjadi bencana tidak ada yang pernah tahu. Suharyanto berharap kepada pemerintah daerah agar tetap memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan mitigasi dan kesiapsiagaan untuk kedepannya. Kembali lagi ditegaskan Suharyanto bahwa BNPB tetap akan mendampingi dalam porsi yang sesuai dengan penanggulangan bencana.
“Tidak ada yang bisa menjamin 2024 ini kejadian terakhir. Artinya kita harus berfikir ini bisa kembali terjadi. Jika ada yang minta pindah atau direlokasi maka silakan dibicarakan,” kata Suharyanto.
“Kami akan bantu memetakan mana kira-kira yang apabila ada erupsi ini pasti ada korban. Ini memang perlu komunikasi dengan masyarakat,” tambahnya.
Menutup rapat selama kurang lebih dua jam itu, Kepala BNPB kemudian menyerahkan bantuan tahap kedua berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp 550 juta dengan rincian Rp 250 juta kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera, Rp 150 juta kepada Kodim dan Rp 150 juta kepada Polres setempat.
Adapun sebelumnya BNPB telah memberikan dukungan DSP tahap pertama senilai Rp 250 juta. Dengan demikian jumlah total dukungan dana DSP BNPB untuk penanganan darurat dampak bencana erupsi Gunung Api Ibu senilai Rp 800 juta. Selain dukungan DSP, BNPB juga telah memberikan bantuan berupa logistik dan peralatan dengan total 16 ton untuk penanganan darurat serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Tinggalkan Balasan