Ahok (akan) Menang di Pilkada Sumut
Oleh: Sutrisno Pangaribuan
Fungsionaris PDIP
________
PENDAFTARAN (tahapan penjaringan dan penyaringan) calon kepala daerah, bupati, walikota, dan gubernur PDIP Sumatera Utara resmi dibuka sejak Senin (3/4/2024), ditutup Senin (20/5/2024). Telah mengambil formulir pendaftaran calon gubernur (Cagub) Nikson Nababan, Ketua DPC PDIP Tapanuli Utara, Bupati Tapanuli Utara (2014-2024), dan Edy Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara (2018-2023).
Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDIP Sumut, Anggota DPR terpilih, Bupati Samosir (2015-2020), kandidat potensial sebagai Cagub. Namun Rapidin Simbolon belum menyatakan keinginan, kesediaan maju, dan mendaftar. Rapidin Simbolon seperti tidak memiliki ambisi selain fokus mengurus partai menghadapi Pilkada.
Meski Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDIP Sumut paling sukses pasca Pemilu 1999. Berhasil merebut 1 kursi DPR RI dan meningkatkan perolehan kursi di DPRD Sumut dan DPRD kabupaten/ kota se- Sumut pada Pemilu 2024. PDIP memeroleh 19 kursi di Pemilu 2019 meningkat menjadi 21 kursi untuk DPRD Sumut. Demikian juga untuk DPRD kabupaten/ kota, pada Pemilu 2019, PDIP mendapat 165 kursi, meningkat menjadi 181 kursi.
Sebagai Bupati Samosir, Rapidin Simbolon berhasil menjadikan kabupaten Samosir mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) tertinggi se- Sumut yaitu sebesar Rp 55.859.573.000 T.A.2021. Rapidin Simbolon juga membawa kabupaten Samosir meraih peringkat 8 dari 10 kabupaten/kota terbaik Indonesia, dan terbaik di Sumut dalam penilaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kemudian kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Award 2020 yang dilaksanakan Kementerian PAN-RB, Kabupaten Samosir dipercaya (kembali) menerima penghargaan sebagai salah satu peraih nilai SAKIP sangat baik atau predikat BB.
Rapidin Simbolon berhasil membawa Samosir dua kali meraih peringkat pertama tingkat Sumut untuk pencapaian Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsubgah KPK RI) yang di upload melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI.
Komentar