Awal 2024, Pendapatan Negara di Maluku Utara Capai Rp 523 Miliar

Tandaseru -- Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, memaparkan hasil Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Maluku Utara Tahunan 2023.

KFR ini telah disusun, mulai dari Sasaran dan Tujuan Pembangunan Daerah, Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Regional, Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah, Analisis Tematik–Upaya Pengurangan Pengangguran, serta Rekomendasi bagi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hal ini disampaikan Tunas Agung pada Diseminasi Fiskal dan Moneter Provinsi Maluku Utara tahun 2023 di Royal’s Resto dan Function Hall Ternate, Kamis ( 7/3/2024).

"Jika melihat sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMD, dari 9 target yang dicantumkan, yaitu target pertumbuhan ekonomi, inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, rasio gini, Usia Harapan Hidup (UHH), Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN), hanya 4 indeks saja yang sudah mencapai target (Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Tingkat Pengangguran, UHH), sisanya masih perlu menjadi perhatian bagi daerah," tuturnya.

Dalam mencapai target pembangunan tersebut, ia berkata, terdapat beberapa tantangan, mulai dari tantangan ekonomi daerah, sosial kependudukan, dan tantangan lainnya. Di Maluku Utara, tantangan terkait pengelolaan potensi sumber daya alam, kualitas SDM, hingga ketahanan pangan Maluku Utara menjadi beberapa tantangan riil yang dihadapi.

Tunas Agung juga mengungkapkan kondisi perkembangan ekonomi di Maluku Utara, di mana hingga akhir tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara semakin menguat dengan pertumbuhan secara kumulatif di atas 20% dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Industri pertambangan dan penggalian tetap tumbuh dan mendominasi.

Beralih ke kinerja fiskal regional Maluku Utara, sampai dengan Januari 2024, kinerja baik APBN terus berlanjut. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp 523,87 miliar (10,46% dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 62,76% (yoy) dengan kontribusi utama kenaikan pendapatan di sepanjang tahun 2023 berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas. Sejalan dengan pendapatan negara, belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar 17,48% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp 1.426,69 miliar (17,48% dari pagu belanja).