Tandaseru — Politisi Maluku Utara Helmi Umar Muchsin mengaku prihatin atas meningkatnya jumlah angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.
“Kita punya sumber daya alam yang melimpah, baik di sektor pertambangan maupun perikanan, tetapi angka kemiskinan masih tinggi,” ujar Helmi yang juga calon anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Minggu (21/1).
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kemiskinan di Maluku Utara pada Maret 2023 sebesar 6,46 persen atau mengalami kenaikan 0,09 persen poin terhadap September 2022, dan naik 0,23 persen poin terhadap Maret 2022.
Menurut Helmi, solusi untuk mengatasi jumlah angka kemiskinan adalah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah kepulauan.
“Dengan hadirnya aturan tersebut dapat membantu percepatan pembangunan di Maluku Utara,” ungkapnya.
Mantan anggota DPRD Maluku Utara ini bilang, terdapat delapan provinsi berciri kepulauan di Indonesia, yakni Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
“Nah, RUU ini yang harus diperjuangkan nanti agar masuk dalam program legislasi nasional prioritas, sehingga dapat dibahas oleh DPR dan pemerintah pusat,” katanya.
Tinggalkan Balasan