Menjaga Keberlangsungan Pangan di Lingkar Tambang

Tandaseru — Langit bertabur jingga pagi mengawali aktivitas masyarakat. Sebuah bus sekolah perlahan-lahan berhenti di badan jalan raya. Siswa berbondong-bondong menaiki bus. Begitu pula para pekerja berlalulalang menuju area tambang PT Alam Raya Abadi (ARA), tak jauh dari permukiman warga di Desa Baturaja, Kecamatan Wasile, Halmahera Timur, Maluku Utara.

Dari titik jalan raya, saya memasuki kompleks jalan SMK Maritim yang bertabur kerikil dan juga berdebu. Jalan tani itu saya telusuri dengan sepeda motor. Terlihat juga kendaraan tambang dan mobil pengangkut karyawan perusahaan melewati jalan yang sama, bukan melalui jalur khusus. Dari permukiman warga menuju ke lokasi aktivitas tambang jaraknya kisaran 1 kilometer lebih. Berada di sebuah bukit.

Di bawah terik matahari, tujuan perjalanan ini hendak mencatat dampak kerusakan sawah milik petani di Desa Baturaja dan Cemara Jaya akibat adanya tambang. Masyarakat setempat mengaku pernah terjadi bencana banjir bandang pada tahun 2017 dan 2020. Pengakuan warga, akibat curah hujan yang tinggi (kondisi alam) sehingga terjadi longsor di daerah saluran irigasi yang berlokasi di area PT ARA. Tanah longsoran lantas menutupi saluran irigasi sehingga air meluap sampai ke area persawahan.

Di teras rumah, saya bertemu pria setengah abad, Misno. Ia merupakan Ketua Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Baturaja. Dengan suara lirih dan wajah memerah, Misno bercerita tentang lahan miliknya seluas 1 hektare yang tersapu banjir pada 2017.

“Setelah kehadiran tambang, petani merasakan dampak yang tadinya (panen) saya bisa mencapai 3 ton, setelah adanya tambang 1 ton saja nggak nyampe. Masalahnya yang lain merasakan dampak satu kali, saya punya dua kali. Akhirnya saya jeda selama 2-3 tahun waktu itu. Setelah itu saya tes lagi, tapi istilahnya pupuk harus lebih,” ceritanya kepada tandaseru.com, Sabtu, 18 November 2023, malam.

Sesuai data Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.790/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.424/MENHUT-II/20211 tanggal 27 Juli 2011 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT Alam Raya Abadi di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, seluas 446,67 hektare.

Dalam pertimbangan SK tersebut terdapat enam pertimbangan atas perluasan konsesi PT ARA pada poin (e) dijelaskan, bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.S 750/VII-PKH/2014 tanggal 22 Juli 2014, sesuai berita acara hasil pelaksanaan tata batas revisi jalan angkutan tambang bijih nikel DMP pada izin pinjam pakai kawasan hutan atas nama PT ARA pada kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), di wilayah Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, tanggal 26 Desember 2013, realisasi tata batas seluas 8,50 ketat, sehingga areal izin pinjam pakai kawasan hutan atas nama PT ARA berubah dari semula seluas 446,67 hektare menjadi seluas 448,27 hektare.

Misno mulai bertani sejak tahun 1998. Setelah petaka banjir, ia pindah di lahan yang disiapkan Dinas Pertanian. Meskipun hasil yang dirasakan sangat kecil dibandingkan lahan yang digarap sebelumnya.

“Kebetulan di lokasi itu ada saluran, walaupun berdampak tetapi sedikit. Akhirnya saya mengelola di situ atau numpang selama 2 tahun lebih. Kalau petani tidak garap sawah bingung juga, apalagi harga beras cukup tinggi. Selain itu kerja sebagai serabutan,” jelasnya.

Dampak banjir itu, Misno mengaku mengetahui persis masalahnya sebab sebagai pengurus Gapoktan ia mengecek lahan-lahan yang terkena dampak banjir.

“Saya mendampingi jadi saya tahu persis. Saya dampingi Dinas Perikanan, Dinas Pertanian maupun tambang. Waktu itu, saya juga sampaikan ke salah satu wartawan yang sempat liput dampak banjir kala itu, saya menegaskan kita masyarakat di lingkar tambang bukan diuntungkan tetapi kita ini dirugikan,” bebernya.

Dengan tegas, Misno mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki visi dan misi menyejahterakan petani, tetapi kelihatannya tidak terwujud.

“Selain itu, masalah jalan tani dipakai saat aktivitas tambang. Masyarakat tidak punya taji, kita nggak ada,” imbuh Misno.

Dari banjir itu, penghasilan petani jadi jauh menurun. Misno bilang, penurunannya rata-rata 40-50 persen.

“Padahal, sebelumnya pada musim yang bagus itu (panen) 30 ton per satu hektare lebih sebelum dampak banjir. Kalau dampak dari alam, keruh tapi nggak merah kaya banjir itu. Jadi bingung saya. Anak saya dua, anak yang satu sudah berhenti sekolah dan ini dampak dari penghasilan setelah banjir. Penghasilan mengurang, cari pekerjaan di mana ada proyek kita kerja, menutupi penghasilan. Nggak bisa fokus sebagai petani,” ujarnya.

Misno mencoba menggarap selama dua kali di lokasi terdampak banjir, namun gagal karena kualitas tanah yang sudah tak bagus lagi.

“Bahkan saya coba pakai kapur tani, sama saja. Harapan sumbangsih mengubah tanah itu yang tadi kena banjir atau adanya program bantuan. Minimal didorong tanam lain, selain padi, yang bisa meningkatkan penghasilan perekonomian petani,” terangnya.

Perusahaan tambang sempat memberikan kompensasi ganti rugi atas dampak banjir itu. Namun yang diharapkan petani adalah perhatian terhadap lahan terdampak.

“Bahkan saya sempat bantah. Saya nggak perlu uang Rp 4 juta dalam per hektarenya, tapi tolong ‘dicuci’ lahan saya agar fungsinya berkepanjangan. Kalau ada kadar besinya, zat nikelnya, sedangkan padi sensitif dengan zat itu. Dulu, desa disini dikenal dengan produksi padi. Setelah banjir kita nggak bisa bersaing dengan desa lain,” tukasnya.

“Saya sebagai penanggung jawab kelompok, kalau dilihat bantuannya sesuai fakta di lapangan rata-rata per hektare fosfat 3 sak, urea 1 sak, itu biasanya itu tahap pertama. Diganti rugi itu. Kalau dulu, kelompok tani di Desa Baturaja awalnya 13 kelompok dan berkurang sebanyak 11 kelompok. Rata-rata per kelompok ada 24-25 orang. Setelah adanya dampak ini satu kelompok nggak ada lagi yang garap,” jabar Misno.