“Ada ikatan dengan Benny Laos atau mantan bupati Morotai, monopolinya di situ. Sehingga ada indikasi nepotisme, karena ada ikatan kekeluargaan,” jabar Afrizal.
Senada, Ketua HMI Komisariat FKIP Universitas Pasifik Hamdi Jailani menambahkan, jika APBD 2024 diintervensi maka yakin dan percaya akan berimbas pada perekonomian Morotai.
“Oleh sebab itu kepada Pj Bupati tolong pembahasan APBD ini jangan sampai molor di tanggal 31 Januari 2024, karena kami beranggapan ada intervensi sehingga APBD ini molor sampai Januari ini,” cetusnya.
“Jadi, pembahasan APBD 2024 ini, kami dari HMI menegaskan agar tidak ada intervensi dari pihak luar Morotai, yang bisa saya sebut mantan bupati. Itu ketakutan kami,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Pj Bupati melalui Asisten lll mengatakan masukan ini menjadi catatan bagi Pemda Morotai.
“Ke depan tidak lagi diintervensi oleh pihak luar agar APBD kita dilaksanakan secara mandiri,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan