Utang biaya kinerja sejumlah kepala bidang masing-masing sebesar Rp 1,5 juta, serta biaya kinerja kepala dinas sebesar Rp 5- 6 juta setiap bulan, honor ratusan non ASN masing-masing OPD sebesar Rp 1 juta, serta remunerasi tenaga kesehatan non ASN sebesar Rp 1 juta lebih selama dua bulan.
Ada juga insentif ratusan penyuluh pertanian selama enam bulan, serta insentif honor DPM-PTSP dan insentif dokter tiga bulan.
Bukan hanya itu, tunggakan honor Forkopimda selama dua bulan juga belum sanggup dibayar Pemda Halbar dan anggaran partai politik seperti Partai Hanura sebesar Rp 125 juta.
Bahkan tunjangan kinerja dan operasional para camat di sembilan kecamatan juga menjadi tunggakan, tamsil guru tak sanggup direalisasikan, dan anggaran Ganti Uang Persediaan pada Sekretariat DPRD sebanyak Rp 1,4 miliar yang dianggarkan hanya dapat dibayar Rp 400 juta beberapa bulan terakhir.
Untuk diketahui, tunggakan ini belum termasuk anggaran dari pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dinantikan kontraktor dan dijanjikan dibayarkan akhir tahun ini.
Di sisi lain, BKAD Halbar tetap melakukan pencairan untuk sejumlah kegiatan. Antara lain anggaran TP PKK Rp 600 juta lebih dan sisa anggaran pekerjaan SMP Negeri 2 Halbar sebesar Rp 2 miliar lebih.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.