“Sehingga ketakutannya, ketika mengajukan dokumen APBD-P ada banyak hal yang nantinya dikoreksi, baik oleh DPRD maupun pemerintah provinsi, ketika dilakukan harmonisasi dokumen,” kata dia.
“Sebab realitasnya, Pemda Morotai hanya fokus pada belanja modal demi kepentingan pembayaran proyek. Karena DAU yang masuk puluhan miliar tidak dipergunakan untuk hal-hal prioritas namun lebih diutamakan sejumlah proyek fisik. Padahal ada sejumlah kebutuhan prioritas seperti TPP ASN, gaji pemerintah desa dan beberapa belanja rutin yang harus dipenuhi. Kenyataannya, program fisik yang lebih diutamakan,” tandas Fadli.


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.