“Tentunya bukan hanya praktik pemungutan liar, sudah betul ini adalah rahasia umum soal tidak opimal pelayanan dan tindakan arogansi. Acuh tak acuh pegawai Capil dan kepala dinas yang jarang ke kantor tanpa ada penjelasan yang jelas, yang menjadi bukti konkrit kami soal keteledoran pegawai Dukcapil,” ujarnya.
Dua OKP ini pun mendesak pimpinan daerah dan Inspektorat mengefisiensikan kinerja Dukcapil guna menjalankan tigas sesuai fungsi dan tanggung jawabnya yang ideal.
“Karena masyarakat Halmahera Barat dibuat resah dengan adanya pungli dan kurangnya optimalisasi pelayanan Dukcapil,” pungkasnya.


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.