Tandaseru — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) merespon aksi pemalangan kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) oleh Anggota Dewan Halmahera Utara.
Kepala Bapenda Zainab Alting, mengatakan kejadian pemalangan kantor Samsat sudah dilaporkan ke Sekretaris Daerah Pemprov Malut. Ia berharap, agar masalah tersebut dapat diselesaikan secepatnya sehingga tidak mengganggu pelayanan.
“Aksi pemboikotan kantor Samsat Halut telah saya sampaikan pada Sekda, agar segera ditanggapi, agar pelayanan kembali berjalan normal, apa lagi kantor Samsat merupakan salah satu sumber pendapatan,” ujar Zainab, Kamis (20/7).
Zainab mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat banyak atas aksi pemalangan kantor Samsat yang dilakukan oleh para wakil rakyat di Halut. Sebab, tuntutan mereka adalah masalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang memang belum dibayarkan Pemprov Malut.
”Tuntutan itu hak mereka. Kami di Bapenda hanya menghitung potensi pendapatan dari setiap Kabupaten/Kota. Juru bayar ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” katanya.
Tinggalkan Balasan