“Tauhid Soleman mestinya mampu keluar dari jebakan kabinet ramean yang cenderung membuat acara ramean tapi problem dasar pemerintah kota tidak terkelola dengan baik,” tegasnya.
DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat, sambungnya, harus mampu membangun pertanyaan kritis kepada wali kota atas model pengelolaan pemerintahan ramean yang dipandang tidak efektif dan efisien.
“Struktur APBD kota yang mengalami jebakan defisit jangka pendek dengan memasukkan rancangan perda untuk PKBU untuk pembangunan rumah sakit senilai Rp 1,6 triliun adalah bagian yang tak terpisahkan dari model pemerintahan ramean yang ditunjukkan oleh Tauhid Soleman dalam mengelola uang warga kota dari hasil amanah yang diberikan kepada Tauhid,” tandas Mukhtar.
Halaman
1 2
Tag Terkait:
Tinggalkan Balasan