“Kalau seperti itu yang terjadi maka sangat amburadul dan tidak sehat dalam dunia birokrasi modern,” ujarnya.
Magnet kebijakan rolling pejabat kali ini terasa kuat. Aksi pressure mulai dilancarkan secara terbuka bernuansa vandalisme oleh orang tak dikenal. Di mana dinding salah satu sudut kantor bupati menjadi pelampiasan aksi corat-coret kalimat “KANTOR INI TABARU PUNYA”.
Bagi Hardi, jika ditelaah aksi vandalisme seperti itu sudah pasti berhubungan dengan rolling jabatan sebab dilakukan menjelang pelantikan. Seolah-olah pelaku vandalisme ingin memberi pesan kepada Bupati James agar proporsional dan tidak menganakemaskan kelompok/golongan atau suku tertentu.
“Kita tentu berharap pemikiran SARA dari pelaku vandalisme itu tidak sampai muncul ke permukaan menjadi aksi nyata, karena sangat membahayakan pemerintahan dan persatuan masyarakat,” ungkap Ketua Fraksi Hanura ini.
“Waktu yang tersisa bagi Bupati James untuk menyelesaikan agenda pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Halbar sangat terbatas, mengingat tahun depan 2024 adalah tahun politik tentu bupati akan disibukkan dengan aktivitas politik. Oleh sebab itu, bupati agar selektif dan profesional dalam momentum rolling pejabat, sehingga pejabat SKPD yang dipilih mampu mendukung bupati mewujudkan tujuh program prioritas daerah yang kita ketahui bersama masih jauh dari harapan,” tandas Hardi.
Tinggalkan Balasan