Tandaseru — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Maluku Utara Husni Bopeng menilai kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara belum maksimal.
Pasalnya, realisasi anggaran belanja sebesar Rp 23,196,472,744 dari target Rp 19,733,702,442 atau 85,07 persen tidak mampu menjalankan program strategis bidang kebudayaan dan pariwisata.
Alhasil, kata Politisi Nasdem ini, Pansus LKPJ sudah melayangkan rekomendasi terhadap Dinas Pariwisata.
“Dimana, Pansus meminta Pemprov Malut perlu membuat grand desain pengembangan pariwisata sesuai dengan potensi dan berdasarkan pada dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Provinsi Maluku Utara,” ujar Nini sapaan akrabnya kepada tandaseru.com, Rabu (21/6).
Menurutnya, Pemprov Malut perlu mendorong pelaksanaan ivent pariwisata berskala nasional dengan memanfaatkan kearifan lokal dan destinasi wisata yang dimiliki.
“Tujuannya apa lagi kalau bukan untuk menggarap potensi sumber daya alam di bidang pariwisata,” katanya.
Tinggalkan Balasan