“Dengan demikian APBN Maluku Utara Triwulan I Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp 2,28 Triliun,” timpalnya.
Dari sisi program pembiayaan pada Triwulan I Tahun 2023, Tunas bilang, KUR telah tersalurkan sebesar Rp 63,54 Miliar kepada 1.000 debitur dengan sektor terbanyak pada perdagangan besar dan eceran. Sementara pada pembiayaan UMi Triwulan I Tahun 2023 telah tersalurkan sebesar Rp 81 juta yang menjangkau 17 debitur.
Untuk APBD Provinsi Maluku Utara, Tunas menjelaskan, pada komponen pendapatannya terealisasi sebesar Rp 2,07 Triliun dari target Rp 15,60 Triliun. Ini mengalami enurun sebesar 10,59 persen dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2022, dan didominasi oleh pendapatan transfer.
Sementara untuk belanja terealisasi sebesar Rp 1,49 Triliun dari pagu Rp15,9 Triliun yang didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang. Dengan demikian, terjadi surplus dari APBD sebesar Rp 582,03 Miliar pada APBD.
Membahas terkait PAD dan TKDD, lanjut dia, porsi PAD terhadap total pendapatan daerah yaitu sebesar 3,40 persen, sedangkan porsi TKDD terhadap pendapatan daerah sebesar 99,60 persen.
“Artinya kemandirian fiskal Maluku Utara masih perlu ditingkatkan,” kata dia.


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.