“Pemeriksaan ini bukan hanya baru kali ini dilaksanakan, di tahun-tahun sebelumnya juga dilaksanakan. Saya mengharapkan agar semua data, informasi itu harus disiapkan, sehingga ketika ditanya kita bisa sodorkan data-data tersebut. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan ini kan sudah ada pertanggungjawaban keuangan SKPD, tinggal BPK melihat apa sesuai atau tidak,” sambung Ismail.
Ia menambahkan, ketika tim pengendali teknis BPK ini berada di Tidore, pemkot siap melayani. Dalam arti data-data dan informasi yang dibutuhkan, harus disediakan sebaik mungkin.
“Kalau kita bekerja sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan, inshaa Allah kita harapkan semua tidak ada masalah di kemudian hari. Olehnya itu di kesempatan ini, saya sangat membutuhkan koordinasi dan kerja sama,” pintanya.
Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Maluku Utara Darwis Suhab dalam kesempatan tersebut mengatakan, BPK memulai pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Pelaksanaan berlangsung selama 40 hari, mulai hari ini sampai 17 Maret 2023 mendatang.
“Oleh karena itu kami memohon kerja sama yang baik dari seluruh para pelaksana penyusunan laporan keuangan ini, untuk bisa bekerja sama dengan tim-tim kami. Pelaksanaan audit ini, seperti apa yang dikatakan Pak Sekda tadi, bahwa memang kegiatan ini selalu dilaksanakan, jadi tidak asing lagi bagi kita semua. Mungkin yang baru menjabat sebagai kepala dinas, kepala PPK ataupun bendahara yang mungkin untuk kali pertama, tapi sebelum-sebelumnya itu kita sudah melaksanakan kegiatan seperti ini,” ucap Darwis.
Ia menambahkan, terkait penerapan SIPD bisa lebih banyak didiskusikan, karena itu merupakan barang yang baru dan baru ditetapkan tahun ini.
Tinggalkan Balasan