Kemiskinan Tanggung Jawab Siapa?
Fenomena kemiskinan di beberapa daerah eksplorasi pertambangan di Maluku Utara berdasarkan data kemiskinan, sangat menarik untuk kita bahas terutama korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini menjadi anomali karena ketidaksesuaian antara konsep teori perumbuhan ekonomi yang selama ini dipakai sebagai kacamata pembangunan ekonomi.
Bila kita memakai pemikiran Simon Kuznet tentang pertumbuhan ekonomi yang mencapai tingkat tertentu akan mengurangi masalah kesenjangan pendapatan dengan begitu pengurangan tingkat kemiskinan akan terjadi di daerah yang kegiatan investasinya tinggi. Dalam hal ini penurunan tingkat kemiskinan sebetulnya terjadi di kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Halmahera selatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
Meskipun begitu kemiskinan masih saja tinggi di tiga wilayah eksplorasi pertambangan. Anomali ekonomi tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan besar bagi kita tentang tingkat kemiskinan yang masih saja terjadi tanggung jawab siapa?
Analisis atas petanyaan itu mengarahkan kita kepada sebuah analisis yang bersifat kualitatif terutama peran setiap pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pembangunan selama ini dengan mengoptimalkan keuangan daerah baik yang bersumber dari dana transfer bagi hasil SDA, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Desa.
Gagalnya Ekonomi Politik Pemerintah Daerah
Berangkat dari tanggung jawab pemerintah daerah baik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam memerangi kemiskinan. Menjadi konsen atas isu kemiskinan adalah bagaimana distribusi kekayaan atau alokasi pendapatan yang diperoleh daerah disalurkan kepada masyarakat, apa saja program-program kesejahteraan yang telah dilakukan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan segenap sumber daya keuangan yang dimiliki dan hubungannya seperti apa antara program pemerintah tersebut dengan kemiskinan serta indikator apa yang dijadikan dasar keberhasilan pemerintah daerah memerangi kemiskinan.
Argumen ini patut kita layangkan kepada pemerintah demi melihat secara kritis sejauh mana proses pembangunan dijalankan di daerahnya masing-masing.
Tinggalkan Balasan