Di tahun ini, kata Samsuddin, bisa menyentuh angka Rp 1 triliun tergantung hasil produksi dan pendapatan yang diterima oleh negara.
“Bisa nilainya besar, nah ini kita sementara lakukan pengumpulan data dan butuh informasi dari kabupaten/kota untuk bisa memaksimalkan pendapatan ke depan,” cetusnya.
Polemik dana transfer DBH antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Maluku Utara seolah tak habis stoknya.
Wakil Gubernur Maluku Utara M Al Yasin Ali menilai, dana transfer DBH di sektor tambang tidak sebanding dengan hasil produksi.
Alhasil, mantan Bupati Halmahera Tengah dua periode ini mengajak seluruh akademisi di Maluku Utara untuk kompak membuat gebrakan ke pusat.
“Di tempat ini, saudara, kita harus sepakat membuat gebrakan sehingga pemerintah pusat juga tahu bahwa kita di Provinsi Maluku Utara juga punya gerakan,” ungkap Al Yasin saat membuka rapat pembahasan DBH antara Pemprov Malut dengan Pemda 10 Kabupaten/Kota di Kota Ternate, Senin (9/1).
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.