“Sempat kegiatan UNESCO di Bali saya sampaikan hal sama bahwa Maluku Utara membutuhkan ini karena tematik saya waktu itu adalah antisipasi perubahan iklim atau mitigasi berbasis local wisdom, salah satunya muatan lokal. Nah, budaya sadar bencana bisa dibangun local wisdom dan itu sangat kuat,” tuturnya.
Ia berharap ke depan Pemerintah Daerah Maluku Utara membentuk kurikulum tersebut.
“Tahun 2023 baru dimulai ini, harus segera diintegrasi dan diinterferensi mumpung baru dimulai. Kurikulum bukan butuh anggaran, kurikulum dibutuhkan bagaimana hati yang lapang dan wawasan luas bahwa ini penting,” ujarnya.
“Poin kedatangan BNPB penting yakni pertama BNPB bisa melihat bahwa ini riil, riilnya Kota Ternate dan berbasis pulau ini, riilnya kota dengan pertumbuhan tinggi dan limitasi ruang ini sehingga balik dari Ternate ke Jakarta ada beberapa poin harus menjadi cambuk bagi BPBD Ternate. Terus terang saya merasa terlalu lamban dan beberapa daerah bergerak untuk menyikapi kebencanaan. Seolah-olah kita menunggu kejadian baru respon. Paling penting adalah menyiapkan dan berencana sebelum ada bencana,” tandas Dedy.
Tinggalkan Balasan