Selanjutnya, dana abadi juga dapat memoderasi kebijakan APBD yang terlalu ekspansif. Anggaran yang terlalu ekspansif karena adanya lonjakan penerimaan dari pertambangan dapat menimbulkan potensi salah sasaran dan inefisiensi.

Dengan pertumbuhan penerimaan DBH yang signifkan dalam beberapa tahun terakhir, belanja pemerintah perlu diarahkan dan diprioritaskan pada sektor-sektor yang menjadi permasalahan utama di Maluku Utara, seperti infrastruktur produktif, pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan. Namun selain diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan saat ini, sudah saatnya juga dipikirkan bagaimana memanfaatkan windfall dari pertambangan nikel ini untuk kebutuhan generasi yang akan datang.

Solusinya adalah pembentukan dana abadi, supaya anak cucu kita nanti tidak bernasib sial seperti saudara kita di Pasifik Nauru saat ini. Terlebih lagi, kita perlu memastikan empat atau lima puluh tahun lagi Maluku Utara tetap menjadi provinsi yang sejahtera dan paling bahagia, lebih dari indeks kebahagiaan yang diukur berdasarkan persepsi. (*)