Tandaseru — Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Joko Ahadi, memberi warning kepada Bupati James Uang agar segera mengevaluasi seluruh OPD.
Pasalnya, Halmahera Barat tahun depan tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID). Salah satu penyebabnya adalah penyerapan anggaran masing-masing OPD terkesan hanya kegiatan rutin OPD, tetapi tidak menyentuh kegiatan publik.
“Kepentingan umum sangat kecil, bahkan berpotensi setiap tahun membuat utang semakin bertambah. Saya memberikan warning kepada Bupati agar ini harus dievaluasi. Justru karena penyerapan anggaran yang kurang itulah mengakibatkan salah satu pendapatan tranfer DID di tahun depan hilang,” tegas Joko pada tandaseru.com, Rabu (30/11).
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, indikator DID adalah prestasi daerah. Namun karena soal administrasi keuangan dan penyerapan anggaran seperti ini mengakibatkan Halbar tidak mendapatkan DID di 2023.
“Sekali lagi saya memberikan warning kepada Bupati untuk menegur pimpinan SKPD agar target penyerapan anggaran yang menyentuh kepentingan umum itu diutamakan,” cetusnya.
Tinggalkan Balasan