Rektor bilang, meski anggaran yang dirancang DPRD dan pemerintah daerah melalui sumber anggaran dari kementerian maupun APBD, penggunaan anggaran APBD sangat susah untuk perguruan tinggi. Begitu juga sebaliknya, Unkhair sulit mendapatkan bantuan infrastruktur dari kementerian.
“Walaupun kendala utamanya bukan sekadar kita tidak bisa mendapatkan infrastruktur dari Kementerian. Tapi ada problem di internal Unkhair yang harus diselesaikan yaitu kaitannya dengan status lahan Unkhair belum beralih nama Unkhair sehingga menyebabkan Unkhair agak susah mendapatkan infrastruktur. Jika kita minta infrastruktur melalui kementerian maka status lahan Unkhair harus fix dan legal, otomatis menjadi milik Unkhair,” terang Ridha.
Menurutnya, pihak kampus sudah berusaha melegalisasi lahan di lingkungan Unkhair yang sangat terbatas, sehingga sekarang Unkhair sudah bisa mengusulkan infrastruktur di kementerian.
“Selain itu, Unkhair juga membutuhkan dukungan dari DPRD maupun pemerintah daerah dalam rangka mendorong infrastruktur di Unkhair ke depan. Alhamdulillah ada berapa pemda yang memberi sinyal membantu lahan di Unkhair Ternate,” sambungnya.
Ia bilang, jika mahasiswa Unkhair keluar dengan membawa kualitas yang bagus maka secara otomatis akan mendukung kemajuan negara.
Tinggalkan Balasan