Menurutnya, Dispar Morotai saat ini kualitas kinerjanya sangat bobrok dan merugikan daerah.

“Itu yang bagi saya harus dipandang penting bagi pemimpin daerah saat ini,” tukas politikus Partai Golkar ini.

“Saya serahkan di internal mereka, kalau memang itu dipandang penting, kenapa tidak melakukan (pergantian Kadispar)? Karena di birokrasi memiliki mekanisme soal itu,” cetusnya.

Sebagai satu dari 10 Bali Baru, sambung Machmud, pengembangan sektor pariwisata Morotai amat minim. Sejauh ini, hanya pihak swasta yang mengembangkan pariwisata dengan investasi mereka.

“Jadi, kalau Dinas Pariwisata menganggap ini bagian dari keberhasilan mereka, ini nimbrung namanya,” tandas MK.