Nurlaela yang juga Anggota DPRD Kota Ternate dari Partai NasDem ini meminta agar Pemprov segera mengambil kebijakan dalam menyikapi masalah ini, karena para sopir truk lintas juga konsumen yang berhak memperoleh solar bersubsidi.
“Mereka (sopir) harus mendapatkan kemudahan dalam mengisi BBM solar, tempatnya harus pasti, kuotanya harus jelas untuk memudahkan aktivitas mereka, harganya juga harus jelas. Itu tuntutannya,” cetus dia.
Menurut Nurlaela, masalah BBM bersubsidi di Maluku Utara saat ini kuat dugaan telah disalahgunakan oknum tidak bertanggungjawab.
Bahkan, kejelasan dari kuota BBM bersubsidi solar dan pertalite untuk 10 kabupaten kota di Maluku Utara tidak diketahui persis jumlahnya. Begitu pula sistem distribusi dari Pertamina untuk industri dan penerima hak subsidi seperti para sopir truk lintas juga tidak pernah jelas.
“Juga kenapa terjadi kebocoran BBM bersubsidi dijual bebas ke depo dan pengecer padahal ini melanggar aturan, dimana harga subsidinya Rp6.500 tapi di pengecer dijual Rp15 ribu ini masih dibiarkan oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Nurlaela bilang, kelangkaan dan tingginya harga solar sangat membebani para sopir. Pasalnya, dalam sekali trip atau pengangkutan truk membutuhkan 150 liter BBM. Sementara solar yang dijual Siantan dan APMS selaku distributor kuotanya dibatasi hanya 20 liter dan harus tambah dengan dexlite.
Tinggalkan Balasan