Karena itu, diskusi yang digagas pengurus Bidang Humas dan Pemantauan Kebijakan Publik Hippmamoro ini sebagai wujud duka cita atas ketidakdewasaan kedua lembaga tersebut
“Cukup menarik dicermati dan dipertanyakan bagaimana hubungan kedua lembaga tersebut. Seharusnya, keduanya saling menjaga mitra kerja antara DPRD dan Pemda Morotai bukan justru saling bertikai yang pada akhirnya nyaris tak ada komitmen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Morotai. Ini yang mesti dipikirkan,” sesalnya.
Jika pertikaian tersebut masih tetap berkepanjangan, sambungnya, bagaimana mungkin DPRD dan Pj Bupati Morotai dapat menjawab persoalan daerah dan keresahan publik. Sementara di sisi lain hal substansial kedua lembaga sebagai penyelenggara pemerintah daerah menyalakan perseteruan.
“Sementara persoalan kerakyatan tak kunjung diselesaikan. Mulai dari penambangan pasir liar, abrasi, normalisasi dan perlu pemasangan bronjong kali Goji Sangowo yang rawan banjir, talut di Desa Sabatai, Mandiri, Totodoko dan Joubela pun yang lain sama sekali tidak digubris oleh kedua lembaga. Kami menilai kedua lembaga hari ini hanya serius dan tegas dalam urusan hak masing-masing perorangan maupun lembaga. Padahal kewajiban kelembagaan menyangkut dengan kepentingan publik nyaris abai,” bebernya.
Iffandi berharap pemda dan DPRD dapat melihat dan menyeriusi masalah yang saat ini menjamur di Morotai. Bukan saling bermusuhan lalu sindir-menyindir soal siapa yang salah dan siapa yang benar.
Tinggalkan Balasan