“Kemudian anggarannya diserahkan secara keseluruhan, jadi Kemenpora juga harus dihadirkan dalam kasus ini. Sekarang tarik ulur kasus Haornas, kami mencurigai Kejari Ternate sudah kemasukan angin dalam menyelediki kasus ini,” ujarnya.

“Jangan mengorbankan dinas terkait, sedangkan Muhammad Tauhid Soleman tidak diperiksa seakan-akan tidak terlibat dalam kasus ini. Padahal dia selaku Ketua TPAD merangkap ketua panitia lokal. Jangan ambil bersih dengan mengorbankan bawahan-bawahan. Apakah ini skema biar Muhammad Tauhid Soleman dianggap bersih dari kasus ini karena dia Wali Kota sekarang? Lalu mengorbankan bawahan?”,imbuh Asrila.

Dalam aksi tersebut, massa aksi mengeluarkan 3 pernyataan sikap, yakni:
  1. Kejari wajib memeriksa dan menetapkan M. Tauhid Soleman sebagai tersangka
  2. Wali Kota M Tauhid Soleman jangan sembunyi tangan dari kasus ini
  3. Jika masalah ini tidak diselesaikan secara serius, maka secara kelembagaan masyarakat adat Kesultanan Ternate akan menarik kembali hak dan kedaulatan terhadap NKRI.