Tandaseru — Upaya pencegahan stunting di Provinsi Maluku Utara membutuhkan penyelenggaraan intervensi gizi terpadu pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Demi mencapai keterpaduan/integrasi tersebut diperlukan penyelarasan dari sisi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor, serta antara tingkat pemerintahan dan masyarakat.
Untuk itu Pemerintah Provinsi Malut melalui Bappeda melakukan penilaian kinerja 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2022. Kegiatan ini dipusatkan di Sahid Bela Hotel Ternate dan dibuka Wakil Gubernur M Al Yasin Ali selaku Koordinator Tim Percepatan Penanggulangan Stunting Malut, Rabu (27/7).
Sekretaris Bappeda Malut Sarmin Sulaiman yang mewakili Kepala Bappeda dalam sambutannya mengatakan, sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota untuk meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka percepatan penurunan stunting yang merupakan salah satu prioritas dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota. Hasil penilaian ini akan diumumkan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Penilain kinerja tahun ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi kabupaten/kota lokus tahun 2018-2020 di antaranya Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Selatan, untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya,” tuturnya.
Sedangkan bagi kabupaten/kota lokus tahun 2022 yang juga akan mengikuti rangkaian kegiatan penilaian kinerja di antaranya Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Taliabu. Ia berharap ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk diterapkan dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah masing-masing.
Tinggalkan Balasan