Tandaseru — Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, memiliki banyak potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun tampaknya potensi-potensi itu belum digarap dengan baik.

DPRD pun menyoroti jongkoknya PAD Pemkab Halut ini.

Ketua Komisi II DPRD Samsul Bahri Umar menyatakan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak ada inovasi dan kreativitas dalam mengeruk sumber PAD.

“Kabupaten Halut saat ini hanya mengandalkan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat saja. Sehingga kami minta agar dapat memaksimalkan potensi PAD yang ada di daerah,” ujarnya, Senin (23/5).

“Seharusnya inovatif. Jangan alasan dengan Covid. Sebab, sebelum Covid juga OPD seakan cuek dengan PAD yang terus jongkok per tahunnya,” sambung politikus Partai Golkar ini.

Ia bilang, jika Pemda Halut fokus mengerek naik pendapatan maka APBD juga bisa meningkat.

“Jika dibutuhkan, alangkah baiknya jika ada Dinas Pendapatan Daerah yang fokus dengan retribusi yang ada. Dan jika ada yang bertentangan karena tidak adanya aturan yang mengikat untuk menarik retribusi, OPD segera mengusulkan Perda ke DPRD agar dibahas,” tutur Samsul.