Tandaseru — Puluhan mahasiswa Halmahera Selatan, Maluku Utara, yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Perjuangan Rakyat Tertindas (Sparta) kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dan sembako jilid III, Kamis (21/4).
Aksi tersebut dimulai dari Pasar Bumdes Labuha sekira pukul 10.00 WIT dan menuju kantor bupati. OKP yang tergabung dalam aksi antara lain GMNI, PMII, KAMMI, GMKI, HMI, BMI (Barisan Masyarakat Indonesia), SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia), dan SEKBER.
Koordinator Aksi Musa dalam orasinya menyampaikan, pemda harus melakukan evaluasi dalam menghadapi suatu persoalan.
“Lawan kita bukan kepolisian tetapi rezim pemerintahan yang menyusahkan rakyat. Aksi ini dalam rangka mengklarifikasi dan memperjuangkan hak rakyat yang tertindas dan bukan kepentingan pribadi,” teriaknya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Bacan, Tahirun Mubin. Menurut dia, kebijakan Pemda Halsel belum berdampak pada kepada rakyat.
“Kenaikan BBM berdampak kepada naiknya bahan pokok lain. Kondisi bangsa sangat menyusahkan rakyat. BLT hanya bersifat penyembuhan sementara, bukan sebagai solusi yang ideal,” ujarnya.
Pemerintah hari ini, lanjut Tahirun, sangat disayangkan karena krisis akan solusi dan sibuk menyelamatkan APBN untuk pemindahan ibukota negara yang secara realitas masih rawan terjadi penyelewengan, pemborosan dan malah terjadi praktik KKN daripada menyelamatkan masyarakat Indonesia.
“Kondisi bangsa masalah kenaikan harga BBM berdampak kepada masyarakat Halmahera Selatan. Oleh sebab Aliansi Mahasiswa Pemuda Halsel Menggugat dengan turun ke jalan untuk menyuarakan problem nasional dan problem daerah dengan harapan dapat ditindaklanjuti oleh Pemda Halsel,” ujarnya.
Selain menuntut penurunan harga BBM sembako, massa juga menuntut turunkan PPN, serta tangkap dan adili mafia BBM.
“Stop represifitasi gerakan rakyat. Bebaskan deposit/kuota BBM Pertalite, serta kawal implementasi UU TPKS. Transparansi revisi UU Sikdiknas, wujudkan reforma agraria sejati,” desak massa aksi.
Massa aksi juga menutup akses jalan menuju kantor bupati karena perwakilan Pemda Halsel belum bersedia menemui massa aksi.
Beberapa menit kemudian Sekretaris Daerah Saiful Turuy menemui massa aksi untuk melakukan hearing, namun massa aksi kembali melanjutkan aksinya di perempatan Tomori sehingga akses menuju Labuha serta Bacan Timur terganggu.
Bupati Usman Sidik yang didampingi Sekda pun kembali menemui masa aksi.
Dalam pertemuan itu, Bupati menyampaikan kepada massa aksi bahwa tuntutan soal pengawasan harga BBM sudah dilakukan. Pemda Halsel sudah mengatur melalui mekanisme dan struktural.
“Pemda sudah pasang CCTV di SPBU untuk mengawasi proses pendistribusian BBM, sehingga jika adik-adik mahasiswa bisa memahami hal ini maka mari kita bersama-sama mengawal proses ini. Karena yang kita atur adalah alur pendistribusiannya, dan masalah harga itu ditetapkan oleh pemerintah pusat atau secara nasional,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan