Tandaseru — Pemerintah Pulau Morotai, Maluku Utara, berjanji akan mengevaluasi Kepala Dinas Perindagkop-UKM, Nasrun Mahasari.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah M Umar Ali saat hearing dengan massa aksi yang menolak kenaikan harga BBM, Senin (18/4).
Sebelumnya, massa aksi mendesak pemda mencopot Nasrun. Pasalnya, ia dinilai tak becus mengawasi distribusi BBM yang menyebabkan harga BBM di tingkat pengecer melambung tinggi. Selain itu, Disperindagkop-UKM dinilai membiarkan SPBU melayani pengecer di jam-jam pelayanan reguler.
Massa aksi juga memberi tenggat waktu hingga Rabu (20/4) bagi pemda menstabilkan harga BBM di tingkat pengecer. Jika tidak, demonstran mengancam akan menduduki kantor bupati.
Menyikapi tuntutan massa aksi, Sekda Umar Ali menyatakan Kadis Perindagkop bakal dievaluasi.
“Kita evaluasi. Kita punya Baperjakat, kita akan panggil dan kita akan evaluasi apa yang dituntut berdasarkan bukti-bukti,” ucap Umar.
Selain itu, Umar berjanji pemda akan melakukan sidak BBM di depot-depot bersama Polres.
“Kami akan sidak dan penegasan, dan saya yang pimpin langsung bersama pihak kepolisian. Apabila ada pengecer atau APMS di sana jual Pertalite, silakan melaporkan ke kami dan Kapolres untuk ditindaklanjuti,” tandas Umar.
Sekadar diketahui, saat ini BBM jenis Pertalite dijual di depot-depot Kota Daruba dengan harga eceran Rp 13 ribu per liter dari sebelumnya Rp 10 ribu. Padahal Pertalite ditetapkan Pertamina seharga Rp 7.650 per liter alias turun Rp 200.
Sementara Pertamax dijual depot per liter Rp 15 ribu, sedangkan Pertamina menetapkan harga Rp 12.750 per liter alias naik Rp 3.550.
Tinggalkan Balasan