Tandaseru — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik Pulau Morotai, Maluku Utara, ikut menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD Pulau Morotai, Senin (11/4).
Dalam aksi tersebut, demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan kepada anggota DPRD namun tidak direspon secara kelembagaan. Hanya Irwan Soleman dan Rasmin Fabanyo yang menemui massa aksi dan menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM.
Menariknya, massa aksi membawa sejumlah spanduk nyeleneh dalam aksi itu. Salah satunya bertuliskan “Rakyat Menderita, DPRD Asyik Liburan”. Pernyataan itu bertujuan menyentil delapan anggota DPRD yang ikut studi banding pemerintah daerah ke Kota Batam, Kepulauan Riau, selama sepekan ini.
Muhammad Nathan, Koordinator Aksi, menyampaikan bahwa situasi masyarakat hari ini dihadapkan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait naiknya harga BBM.
“Kemudian diikuti dengan naiknya sembilan bahan pokok dan kelangkaan yang justru mempersempit hajat hidup rakyat Indonesia, terutama petani, pedagang UMKM, nelayan, buruh dan rakyat Indonesia pada umumnya,” ujarnya.
Mahasiswa pun meminta sikap lembaga DPRD Morotai. Namun karena tidak ada solusi dan sikap DPRD secara kelembagaan, massa aksi pun membubarkan diri.
“Bayangkan dari 20 Aggota DPRD yang hadir hanya 2 orang anggota, ini lucu. Kita semakin susah, rakyat Morotai semakin susah, tapi DPRD Morotai seperti ini. Kan aneh,” tegas Nathan.
Sementara Ketua GMNI Pulau Morotai, Krisnadi Wairo, menyatakan GMNI sengaja tidak melaksanakan aksi di DPRD mengingat sebagian anggota berada di Kota Batam.
“Kami dari DPC GMNI cukup menyesali apa yang dilakukan oleh DPRD Pulau Morotai karena di balik kesengsaraan rakyat DPRD malah enak-enakan berlibur ke Batam dan tidak memperhatikan kondisi yang kemudian menyangkut dengan harga BBM di Pulau Morotai,” tegas Krisnadi.
Anggota DPRD, kata dia, seakan-akan terkesan diam dan tutup telinga hingga lebih memilih berlibur ke Kota Batam.
“Berfoya-foya untuk kehidupan pribadi mereka namun tidak memperhatikan kondisi sosial. Kami menegaskan bagaimana eksistensi kapasitas DPRD yang notabenenya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa dalam situasi begini, DPRD mereka di Batam, tidak masuk akal itu,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan