Tandaseru — Ribuan mahasiswa di Kota Ternate, Maluku Utara, yang tergabung dalam OKP Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (11/4).
Aksi berlangsung dari sekitar jam 10 pagi hingga jam 6 sore dan dikawal ketat oleh ratusan aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP.
Mahasiswa menyoroti sejumlah isu nasional seperti kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penolakan tiga periode presiden, penolakan penundaan pemilihan umum dan pembatalan Ibu Kota Negara (IKN).
Amatan tandaseru.com, meski sempat terjadi aksi pelemparan dari sejumlah oknum mahasiswa terhadap aparat gabungan, massa tetap diterima Pemkot Ternate untuk mengadakan hearing.
Hearing secara terbuka dari Pemkot Ternate diwakili Sekretaris Daerah Kota Ternate Jusuf Sunya didampingi Kapolres Ternate AKBP Andik Purnomo Sigit.
Di hadapan massa aksi Jusuf mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi mahasiswa akan dikaji oleh Pemkot Ternate untuk kemudian disampaikan ke pemerintah pusat.
“Semua aspirasi yang disampaikan terkait tuntutan-tuntutan harga BBM saya kira itu kebijakan pemerintah pusat, dan aspirasi mahasiswa mewakili masyarakat ini tetap didengar oleh Pemkot Ternate dan akan kita kaji dan kita sampaikan ke pemerintah pusat,” jelas Jusuf.
Menurut Jusuf, kenaikan tarif PPN tentunya juga dirasa berat oleh masyarakat. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini mempengaruhi siklus perekonomian di tengah masyarakat ikut menurun.
Olehnya itu, kebijakan kenaikan tarif PPN itu harus dipertimbangkan lagi oleh pemerintah pusat.
“Persoalan perpanjangan masa jabatan presiden secara konstitusi sampai sekarang saya kira itu masih berlaku. Kemarin juga Bapak Presiden Jokowi di hadapan KPU terpilih beliau menyampaikan bahwa pemilihan presiden, kepala daerah kemudian DPR itu dilaksanakan pada 2024,” cetus dia.
Sementara terkait masalah perpindahan IKN ke Pulau Kalimantan, menurut Jusuf, masih banyak masalah yang lebih urgen di negeri ini dari pada IKN.
“Jadi ini akan tetap kita sampaikan ke pemerintah pusat bahwa ini tuntutan masyarakat Kota Ternate masyarakat Maluku Utara yang juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia,” tukasnya.
Usai mendengar tanggapan Pemkot Ternate, massa aksi mahasiswa belum langsung membubarkan diri dan aksi orasi pun berlangsung hingga jam 6 sore dengan beberapa kali dilakukan hearing dengan Pemkot Ternate maupun Polri.
Tinggalkan Balasan