Tandaseru — DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menyentil pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 200 miliar yang dilakukan pemerintah daerah. DPRD menilai pinjaman tersebut tidak menjawab persoalan kesejahteran ekonomi warga Morotai.
Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Rusminto Pawane dalam pidato sidang paripurna Hari Ulang Tahun Pulau Morotai ke-13 Senin (21/3) kemarin.
“Terkait dengan urgensi pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional kenyataannya tidak berbanding lurus dengan kemampuan keuangan daerah kita,” kata Rusminto.
Rusminto bilang, pinjaman PEN sangat mengganggu dan menguras pembiayaan pemerintah daerah pada urusan lainnya untuk jangka waktu yang cukup lama.
“Pada awalnya kita berharap bahwa pinjaman PEN mampu menjawab aspek pemulihan ekonomi, khususnya di Kabupaten Pulau Morotai. Namun hingga detik ini dampak dan target pemulihan ekonomi tersebut belum terasa,” tegas politikus Partai Nasdem ini.
Pinjaman PEN, kata dia, difokuskan pada pembangunan infastruktur. Hanya saja realitas pembangunan sangat tidak efektif. Misalnya saat ini DPRD mengkritisi soal pembangunan Sekolah Unggulan dan gedung BUMDes.
“Kami juga mengkritisi pembangunan gedung-gedung sekolah unggulan pada faktanya tidak efektif dan maksimal dalam pengoperasian dan pengelolaannya. Juga pembangunan gedung BUMDes yang pada umumnya terbengkalai dan tidak terurus. Hal ini dicermati sebagai kelemahan pemerintah daerah dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah di negeri ini,” sambung Rusminto.
Ia menambahkan, dilihat dari aspek penempatan dan pengoperasian gedung BUMDes justru membingungkan. Hal ini dinilai sebagai kegagalan pemda mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) bagi pengelola BUMDes di Morotai.
“Penempatan gedung BUMDes dari lokasinya yang tidak strategis serta mekanisme pengoperasiannya yang tidak jelas berimplikasi secara langsung pada prospek BUMDes di masa mendatang,” tandas Rusminto.
Sementara Kabag Humas Setda Pulau Morotai, Takdir Abd Aziz, yang dikonfirmasi terpisah soal pidato Ketua DPRD menyatakan kebijakan Bupati Benny Laos dan Wakil Bupati Asrun Padoma justru sangat luar biasa.
“Jadi terkait dengan kebijakan pemerintah yang disentil oleh Ketua DPRD pada sidang paripurna istimewa ulang tahun yang ke-13 itu secara institusi DPRD, silahkan saja,” ujar Takdir, Selasa (22/3).
Akan tetapi, Takdir bilang, pada prinsipnya apa yang disampaikan itu berbanding terbalik, karena pemerintah daerah selama 5 tahun ini sudah melaksanakan pembangunan dengan baik.
“Menurut kami apabila menyampaikan hal yang seperti itu harus punya data yang lengkap, sehingga apa yang disampaikan berkaitan dengan tidak menyentuh itu harus terdasarkan data,” tegasnya.
“Jika berdasarkan bicara by data untuk penyampaian ke publik, itu normal. Otomatis kita bicara soal pemerintah daerah berdasarkan undang-undang. Jadi, secara insfaktrutur saya kira sudah luar biasa untuk Kabupaten Pulau Morotai. Itu sangat luar biasa Bupati dan Wakil Bupati Benny Laos dan Asrun Padoma terobosan-terobosannya sangat luar biasa,” pungkas Takdir.
Tinggalkan Balasan