Tandaseru — Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara melaksanakan high level meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkaikan dengan HLM Tim Percepatan
Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara, Rabu (16/3) di ballroom Sahid Bela Hotel Ternate.
Pelaksanaan HLM TPID kali ini Iebih istimewa dibandingkan sebelumnya, karena pada HLM TPID hari ini tidak hanya membahas pengendalian inflasi tetapi juga aspek digitalisasi ekonomi di Maiuku Utara.
“Berdasarkan data historis selama 5 tahun terakhir, momen Bulan Ramadan dan Hari
Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri di Provinsi Maiuku Utara selalu diikuti dengan risiko
peningkatan permintaan yang pada akhirnya mendorong kenaikan inflasi. Komoditas bahan
makanan dan angkutan udara merupakan komoditas yang rutin menjadi penyumbang inflasi
tertinggi,” ungkap Kepala BI Perwakilan Maluku Utara, R. Eko Adi Irianto, dalam siaran persnya.
Meskipun kondisi terkini Provinsi Maluku Utara mengalami deflasi pada Februari 2022, sambung Eko, risiko tekanan inflasi ke depan tetap tinggi.
Adapun risiko tekanan inflasi dalam momen HBKN di Provinsi Maluku Utara adalah risiko kondisi cuaca buruk yang dapat mempengaruhi produktivitas petani dan nelayan serta distribusi logistik di Maluku Utara, risiko kenaikan permintaan komoditas barito sehingga berkurangnya supply ke Provinsi Maluku Utara yang disebabkan permintaan yang tinggi di daerah pemasok, risiko kenaikan permintaan beberapa komoditas yang dibutuhkan daiam rangka HBKN seperti gula pasir dan telur ayam ras, risiko kenaikan harga angkutan udara karena peningkatan mobilitas masyarakat sejalan dengan Surat Edaran Nomor 21/2022 yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan, serta risiko tekanan kenaikan harga terhadap komoditas internasional dimana kondisi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang sedang bergejolak menimbulkan risiko kenaikan harga minyak dunia dan komoditas bahan pangan seperti gandum di pasar global.
Dalam HLM tersebut, TPID Provinsi Maluku Utara bersama-sama merumuskan upaya bersama untuk pengendalian inflasi melalui pengendalian 4K.
“Pengendalian 4K itu yakni menjaga Keterjangkauan harga, bersinergi dalam memperkuat pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis di Provinsi Maluku Utara, serta meIaksanakan program pengendalian harga seperti meIaksanakan sidak dan operasi pasar; menjaga Ketersediaan pasokan bahan pangan strategis, dengan memperkuat kerja sama/
koordinasi antar daerah di Provinsi Maluku Utara; menjaga Kelancaran distribusi bahan pangan strategis, meIalui sinergi bersama otoritas pelabuhan, otoritas pangkalan pendaratan ikan, dan organisasi angkutan darat untuk memprioritaskan bongkar muat bahan pangan strategis yang akan dipasok ke Kota Ternate dan kabupaten/kota lainnya; serta meningkatkan Komunikasi dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan harga selama momen bulan Ramadan dan HBKN Idul Fitri 1443 H,” papar Eko.
Sementara HLM TP2DD membahas upaya mendorong peningkatan implementasi elektronifikasi of pemerintah daerah kabupaten/kota yang merupakan amanat dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2D) di mana salah satu produknya adalah pengukuran digitalisasi pemda meIaiui suatu indeks yang disebut Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD).
Pengukuran IETPD telah dilakukan pada Triwulan N 2021, dimana dari 4 kategori IETPD yaitu Digital, Maju, Berkembang, dan juga Inisiasi, terdapat 3 pemerintah daerah berada dalam kategori Maju, sedangkan 8 pemda lain berada dalam kategori Berkembang.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.