Tandaseru — DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, menyoroti aksi pemalangan sekolah oleh orang tua siswa SD Pertiwi 1, Senin (21/2). Aksi ini dipicu penolakan terhadap kebijakan pergantian kepala sekolah oleh pemerintah kota.
Ketua DPRD Muhajirin Bailussy menyatakan semua orang punya hak dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Tetapi perlu diingatkan kepada seluruh kepsek dan guru agar tidak terlalu masuk ke wilayah politik praktis politik. Apalagi mengajak siswa melakukan aksi penolakan terhadap si A atau si B.
“Saya kira siswa jangan digiring ke politik dan dipolitisasi seperti itu. Saya ingin ingatkan ke semua pihak bahwa menerima dan tidak menerima semua orang punya hak dan mengekspresikan yang sama, tetapi pendidikan ini harus betul berada pada rel yang ditentukan. Artinya mari kita sama-sama fokus pendidikan, mari kita sama-sama mencerdaskan anak-anak dan lainnya. Jadi wilayah begitu akan nanti dilakukan lembaga lain yang punya ruang bisa memastikan kenapa ada pergantian,” papar politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Ia meminta aksi-aksi protes ini tidak menghambat proses belajar mengajar. Hal-hal tersebut harus diawasi lembaga berkompeten. Selain itu, sambung Muhajirin, kekecewaan dan ketidaksukaan harus diletakkan pada porsinya.
“Jadi pada wilayah pendidikan, ini bukan soal terima atau tidak terima, bukan soal mendukung atau tidak mendukung siapa, tetapi dunia pendidikan harus lebih pada profesionalitas bagaimana menumbuhkan kemajuan pendidikan mutu dan kualitas,” tegasnya.
Muhajirin menambahkan, agar tidak ada problem ke depan, kepsek yang sudah menjabat di atas 5 sampai 10 tahun harus dievaluasi wali kota, terutama di SMP.
“Kalau sudah menjabat 5 sampai 10 tahun dan dianggap berprestasi harus dipindahkan ke sekolah lain, karena dianggap sudah sukses di sekolah tersebut sehingga bisa memajukan dunia pendidikan di sekolah-sekolah yang ada,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan