Tandaseru — Akademisi Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Dr. Mukhtar Adam, mengkritisi penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Ternate. Ia menilai, Pokir DPRD saat ini menjadi semacam daftar keinginan DPRD yang harus diakomodir pemerintah kota.
Kepada tandaseru.com Mukhtar mengatakan, Pokir mengandung makna pokok-pokok pikiran dari DPRD untuk pembangunan suatu daerah.
“Jangan diterjemahkan sebagai usulan kegiatan yang diajukan DPRD, sehingga dalam daftar pokok-pokok pikiran seperti daftar keinginan yang diminta DPRD ke pemda,” ujar Mukhtar, Rabu (2/2).
Ia menjelaskan, Pokir adalah kumpulan gagasan dalam mencapai visi misi pembangunan yang merupakan bagian dari kumpulan strategi kebijakan pemda pada satu tahun anggaran.
Kumpulan gagasan ini harus memperhatikan dinamika pembangunan yang ditunjukkan dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar petani, indeks pembangunan manusia, kemiskinan dan pengangguran.
“Maka DPRD jangan membuat forum Pokir sebagai daftar kegiatan dari keinginan DPRD yang seolah representasi keinginan rakyat,” sentil Mukhtar.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair ini menegaskan, DPRD mestinya merumuskan berbagai permasalahan kota yang dirumuskan dalam Pokir.
“Solusi dari permasalahan itu mesti bersifat strategis dan memiliki implikasi jangka panjang, menengah, dan pendek bagi problem pembangunan, bukan daftar kegiatan dengan alokasi anggaran yang harus dituntut ke eksekutif melalui TAPD untuk dimasukkan dalam APBD,” tandas Mukhtar.
Tinggalkan Balasan