Tandaseru — Staf Khusus Bupati Halmahera Selatan Bidang Ekonomi Keuangan Dr. Muammil Sun’an, SE., M.P., M.AP menilai mantan Bupati Bahrain Kasuba (BK) gagal mengentaskan kemiskinan di Halsel. Hal ini menurutnya tercermin dari peningkatan angka kemiskinan yang konsisten selama masa pemerintahan Bahrain.
Muammil dalam siaran persnya menyatakan, pada prinsipnya keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama yang sering dihadapi oleh setiap negara maupun daerah.
“Kabupaten Halmahera Selatan sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam serta tingkat kepadatan penduduk terbesar dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Maluku Utara bisa menjadi potensi sekaligus ancaman bagi kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan,” ungkap Muammil, Senin (24/1).
Pada tahun 2016, jabarnya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 4,11 persen. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 4,80 persen dan pada tahun 2019 sebesar 5,80 persen.
“Sementara jika diihat dari garis kemiskinan pada tahun 2016 sebesar Rp 266.165 per kapita/bulan, kemudian pada tahun 2018 garis kemiskinan sebesar Rp 290.627 per kapita/bulan dan meningkat lagi pada tahun 2019 sebesar Rp 301.161 per kapita/bulan,” ujarnya.
Berdasarkan fakta tersebut, sambung Muammil, kemiskinan merupakan problem bagi setiap daerah sekaligus menjadi program prioritas setiap pemerintah dalam kebijakan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan setiap bentuk kebijakan pemerintah daerah harusnya bermuara pada masalah-masalah yang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran.
Tinggalkan Balasan