Tandaseru — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Barat, Maluku Utara, menilai desakan Fraksi PKB kepada pimpinan DPRD tentang rekomendasi investigasi Inspektorat merupakan sebuah lelucon di internal DPRD.
Pasalnya desakan tersebut dinilai tidak tepat sasaran dan di dalamnya termuat sifat suka tidak suka.
Ketua Cabang GMNI Halbat, Marinus Pangulili, dalam siaran persnya menyatakan GMNI selalu mengikuti seluruh statement Fraksi PKB, mulai dari desakan untuk mencopot Kepala Inspektorat dan lain-lain. Namun Fraksi PKB sendiri tidak pernah mendesak Inspektorat membuka hasil audit seluruh agenda pemeriksaan yang telah dilakukan Inspektorat selama ini.
“Jadi harusnya sikap Fraksi PKB dan DPRD secara keseluruhan mendesak kepada Inspektorat agar dapat membuka hasil audit seluruh jajaran pemerintah daerah dan internal DPRD, dalam hal ini Sekretariat DPRD. Karena ini menurut saya sangat penting dan dinantikan oleh publik. Jadi jangan sok suci di depan publik tapi internal sendiri tidak dikoreksi, ini salah besar,” ungkap Marinus, Rabu (22/12).
Ia juga mendesak Inspektorat membuka seluruh hasil audit yang menjadi temuan Inspektorat agar disampaikan ke publik, termasuk hasil audit Sekretariat DPRD.
“GMNI secara institusi mendesak kepada Inspektorat agar membuka seluruh hasil audit, baik itu hasil audit di internal Pemda Halbar dan juga di bagian Sekretariat DPRD Halbar. Hal ini lakukan agar publik bisa tahu dosa-dosa apa saja yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah daerah dan DPRD Halbar,” ujarnya.
Marinus berharap DPRD memfungsikan tupoksi sebagai wakil rakyat untuk mengawal seluruh agenda pemerintah daerah demi kemaslahatan kaum marhaen di bumi Halmahera Barat.
Tinggalkan Balasan