Tandaseru — Aktivis Hippmamoro Maluku Utara membanting meja dan kursi saat hearing soal sengketa lahan bersama anggota DPRD Pulau Morotai di ruang paripurna lantai ll, Senin (29/11).
Hearing yang dipimpin Ketua DPRD Pulau Morotai Rusminto Pawane itu berlangsung usai Hippmamoro menggelar aksi di depan kantor DPRD. Sengketa lahan antara warga dengan TNI AU itu sudah berlangsung bertahun-tahun.
Rusminto menyatakan, persoalan tersebut juga sudah berulangkali disuarakan organisasi lain.
“Beberapa bulan yang lalu kita juga pernah rapat di Kantor Kecamatan Morotai Selatan, dan dihadiri oleh semua unsur. Mulai dari TNI AU yang mewakili Pak Kapolres juga hadir,” kata Rusminto.
Berdasarkan data yang dihimpun DPRD Morotai, sambungnya, sengketa lahan warga dan TNI AU kurang lebih 1.124 hektare.
“Tapi sampai saat ini dari penjelasan-penjelasan yang kami dapat, kurang lebih 600 hektare sekian sudah disertifikatkan,” papar politikus Partai Nasdem itu.
Menurut Rusminto, untuk menyelesaikan masalah ini harus melibatkan dinas terkait, misalnya Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Sehingga rapat hari ini biar ada kejelasan, kemudian kita mengundang instansi terkait, kita juga harus undang dari Badan Pertanahan Nasional untuk bisa dapat menjelaskan berapa besar yang telah disertifikatkan,” ucapnya.
Sementara Ketua Hippmamoro Malut, Andriansah Ismail, menyampaikan sengketa lahan sudah berlangsung selama 10 tahun tanpa penyelesaian.
“Sehingga Hippmamoro datang yang kesekian kalinya untuk menyampaikan sikap meminta kepada DPRD Morotai agar segera memanggil Pemda Morotai, BPN, maupun Komite Lingkar Bandara dan juga TNI AU. Itu adalah salah satu sikap kami,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.