Senada, Irwan Soleman dari Fraksi Gerakan Amanat Nasional mengatakan penuntutan kekuasaan terhadap lembaga eksekutif yang diatur undang-undang harus dijalankan.
“TAPD Morotai harusnya bersama-sama DPRD membaca anggaran, sehingga kita bisa mengetahui rencana penggunaan anggaran. Fungsi controlling DPRD yaitu mengawasi pekerjaan pemerintah daerah sedangkan saat ini anggaran di DPRD sudah banyak yang dipangkas,” ucapnya.
“Harus ada keseimbangan program eksekutif dan legislatif, jangan hanya program eksekutif saja namun legislatif diabaikan,” sambung politikus Partai Gerindra itu.
Sementara Ketua tim TAPD Morotai, Andrias Thomas, mengaku RAPBD sudah diproses.
“Kalau berdasarkan waktu berarti RAPBD kan sudah jalan dan kami berdasarkan waktu. Sekarang sudah proses, karena tadi rapat dipending,” ucap Sekretaris Daerah Morotai itu.
Asisten I Setda Pulau Morotai, Tamrin Fabanyo, menambahkan jika ada komplain dengan RAPBD maka harus ada negosiasi politik.
“Jika ada komplain maka sebaiknya harus ada negosiasi politik antara legislatif dan eksekutif, dalam hal ini Bupati Pulau Morotai,” tandasnya.
Pantauan tandaseru.com, rapat tersebut akhirnya dipending pukul 14.20 WIT karena kedua lembaga tersebut menunggu Bupati Benny Laos datang dari luar daerah.
“Karena waktu kita semakin mepet terhadap pembahasaan yang ada dan tahapan masih panjang, karena itu kalau bisa lusa (Jumat, red) dilanjutkan, atau paling tidak dikomunikasikan langsung bahwa agenda pembahasan lanjutan itu kalau bisa sudah final begitu,” tutur Rasmin Fabanyo.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.