Tandaseru — DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, menyatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki data akurat terkait pedagang di pasar.
Pasalnya, tidak ada pemetaan berapa jumlah pedagang sayur-mayur, ikan, hingga rempah-rempah. Hal ini membuat penataan pasar menjadi semrawut.
Anggota Komisi II Jamian Kolengsusu menegaskan, persoalan pasar tidak akan selesai jika tidak mampu dikelola dengan baik.
“Pedagang di pasar sangat banyak. Jadi ada petani sayur sekaligus pedagang, begitu juga nelayan sekaligus pedagang ikan,” ujarnya, Jumat (17/9).
Seharusnya, kata dia, yang petani tidak perlu menjual, cukup titipkan hasil panennya kepada pedagang sayur. Jika petani juga turun berjualan, begitu pula nelayan, otomatis berapa pun jumlah bangunan pasar dibangun tidak akan cukup menampung pedagang.
Jamian mencontohkan, jika jumlah pedagang sayur di Ternate sekitar 500 orang, maka bangunan pasar yang disiapkan harus mampu menampung mereka semua.
“Jadi jika sudah disiapkan 500 tempat jualan sayur, maka yang bukan pedagang sayur tidak boleh berjualan. Yang lain hanya bisa tanam kemudian titip kepada pedagang sayur itu sendiri. Begitu juga dengan nelayan. Jangan suami jadi nelayan, istri jadi pedagang. Jika hal ini tidak ditata dengan baik sampai kapanpun pasar ini tidak mampu diatur,” jelasnya.
Politikus Partai Gerindra tersebut berharap di periode ini ada ketegasan pemerintah untuk menertibkan semua dan data ulang pedagang.
“Jika dilihat, Disperindag saja tidak memiliki data yang pasti terkait pedagang. Akhirnya pasar jadi semrawut, karena dinas tidak punya data berapa pedagang sayur, tomat dan rica,” ujarnya.
Dengan adanya pemerintahan Wali Kota M Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota Jasri Usman dengan jargon Ternate Andalan, Jamian bilang mudah-mudahan bisa membuktikan keduanya bisa diandalkan dalam menertibkan pasar.
“Jika pasar ini bisa ditertibkan maka bisa meningkatkan PAD kita, karena pasar kita ini punya banyak potensi untuk PAD,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan