Tandaseru — Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati, Selasa (14/9). Dalam aksinya, massa menuntut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Dinas Pendidikan dicopot dari jabatannya.

IMM menilai kedua kepala dinas gagal menjalankan fungsi dan menyelesaikan persoalan yang ada di instansinya masing-masing.

Koordinator Aksi Ikfan Pina mengungkapkan, saat ini ada persoalan dugaan pungli yang dilakukan oknum pejabat DPMD dan penyalahgunaan kewenangan pemerintah desa.

“Copot Kadis PMD karena gagal mengontrol anggotanya dan gagal melaksanakan pilkades di Pulau Morotai. Bubarkan timsel dan panitia pilkades kabupaten karena tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi mereka dan gagal melaksanakan pilkades,” tegas Ikfan.

Ia juga mendesak Polres dan Kejaksaan Negeri Morotai mengusut tuntas kasus dana BUMDes dan proyek TPU Desa Sangowo.

Aksi IMM Pulau Morotai di depan kantor bupati. (Tandaseru/Irjan Rahaguna)

“Juga mendesak Polres dan Kejari tangkap kontraktor nakal sekolah unggulan di Pulau Morotai,” ujar Ikfan.

Kinerja Kadis Pendidikan juga mendapat sorotan massa aksi.

“Karena gagal mengontrol proses pembangunan sekolah unggulan dan menjalankan sistem pendidikan di Pulau Morotai yang amburadul ini,” tandasnya.

Orator lain, Taufan Baba dalam orasinya mengatakan, aksi kali ini untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait persoalan di Pulau Morotai.