Tandaseru — Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, Sudarno Taher menilai pengelolaan retribusi parkir oleh pemerintah kota tidak maksimal. Alhasil, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut pun belum menggembirakan.
Sudarno menuturkan, rencana pengadaan portal elektronik di lokasi parkiran bertujuan mendorong peningkatan PAD. Sebab potensi bocornya retribusi dapat diminimalisir.
Sayangnya, pada 2020 kemarin pengadaan portal dibatalkan setelah adanya refocusing anggaran. Lalu pada 2021 ini tak juga dianggarkan.
“Pajak daerah yang selama ini diandalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah, maka pola lama harus diubah,” ujarnya. Senin (6/9).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku sudah ada kesepahaman antara pemerintah dengan DPRD terkait pengelolaan PAD berbasis digitalisasi.
“Nanti kita lihat keseriusan pemkot (anggarkan pengadaan portal) di tahun 2022 dalam pembahasan KUA-PPAS,” jelas Sudarno.
Ia menegaskan, pemkot harus punya inisiatif, jangan hanya menunggu desakan DPRD.
“PAD ini adalah tugas pemerintah, DPRD hanya lakukan pengawasan. Jadi jangan tunggu didesak dulu baru bergerak,” sentilnya.
Sudarno bilang, jika dalam KUA-PPAS APBD 2022 nanti pun belum dianggarkan maka itu berarti pemkot tak serius mengelola PAD berbasis digital.
“Jika pemerintah serius lakukan pengelolaan PAD maka kita tidak seperti saat ini, target PAD tidak pernah tercapai. Ini karena tidak berbasis elektronik, makanya PAD bisa bocor,” tegasnya.
Ia menambahkan, Wali Kota M. Tauhid Soleman merupakan mantan sekretaris daerah yang sudah pasti memahami persoalan ini.
“Selama ini capaian target tidak terpenuhi, asumsi capaian target juga masih rendah. Ini Wali Kota tahu semuanya. Kita lihat saja keseriusan pemkot saat ini, dalam KUA induk 2022 apakah ada alokasi anggaran untuk mengarah ke sana atau tidak,” tandas Sudarno.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.