Tandaseru — Pandemi Covid-19 yang terjadi setahun lebih belakangan ternyata berdampak buruk terhadap masalah kurang gizi kronis (stunting) di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.
Bagaimana tidak, angka anak kurang gizi atau stunting di Kota Tikep yang terhitung dari Januari hingga 1 Juli 2021 sudah mencapai 300 bayi dan balita.
Data yang diterima tandaseru.com, jumlah bayi dan balita di Kota Tikep sebanyak 7.053, sementara jumlah bayi dan balita dengan stunting sebanyak 300. Dari angka tersebut, Kecamatan Tidore dan Kecamatan Oba paling banyak jumlah bayi dan balita dengan stunting.
Untuk Kecamatan Oba, dari jumlah bayi dan balita sebanyak 660 bayi dan balita, terdapat 115 bayi dan balita dengan stunting. Kecamatan Tidore dari jumlah bayi dan balita sebanyak 1.381, terdapat 68 bayi dan balita dengan stunting.
Kemudian untuk Kecamatan Tidore Selatan dari jumlah bayi dan balita sebanyak 1.007 terdapat 34 bayi dan balita dengan stunting. Kecamatan Oba Tengah dari jumlah bayi dan balita sebanyak 516, terdapat 31 bayi dan balita yang stunting.
Sementara Kecamatan Oba Selatan dari jumlah bayi dan balita sebanyak 458, terdapat 19 bayi dan balita dengan stunting. Begitu juga dengan Kecamatan Oba Utara dari jumlah bayi dan balita sebanyak 1.710 terdapat 13 bayi dan balita dengan stunting.
Kecamatan Tidore Utara dari jumlah bayi dan balita sebanyak 735, terdapat 11 bayi dan balita dengan stunting. Sementara Kecamatan Tidore Timur dari jumlah bayi dan balita sebanyak 586, terdapat 9 bayi dan balita dengan stunting.
Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo saat dikonfirmasi Sabtu (10/7) mengungkapkan keprihatinan terhadap masalah stunting pada anak di Kota Tikep. Di mana terhitung dua triwulan di tahun 2021 sangat banyak bayi dan balita dengan stunting.
Ismail mengatakan, pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan masyarakat, baik perekonomian maupun kesehatan masyarakat. Bahkan, dampak sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi ini adalah memperburuk permasalahan gizi anak, khususnya stunting.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan itu menegaskan, pandemi Covid-19 memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Apalagi, komitmen pemerintah menurunkan angka stunting ini sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pandemi Covid-19 menambah tantangan pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting, memang dari data yang dilihat hanya mencapai 6 persen. Tapi bukan berarti itu sedikit lalu dibiarkan, tetapi bila perlu harus ada strategi dan rencana khusus untuk menekan angka prevelansi stunting itu sendiri dan lebih penting Kota Tikep harus bebas dari stunting,” jabarnya.
Tinggalkan Balasan