Selain itu, fraksi juga mengharapkan pemprov mengevaluasi besaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat, seperti jasa peralatan perlengkapan kantor, kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi, dan sejenisnya.
Hasil evaluasi tersebut diarahkan untuk digunakan dalam peningkatan alokasi anggaran yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi Covid-19, stimulus ekonomi untuk UMKM serta sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan.
“Selanjutnya menurut kami pemeritah juga perlu menetapkan target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena salah satu ukuran menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah melihat peningkatan keberhasilan IPM daerah,” terangnya.
Fraksi PDIP, ujar Rahmawati, juga menyarankan pemprov lebih efektif dan efisien di tengah masa pandemi. Sebab APBD tidak hanya diukur dari penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual saja, juga diukur dari efisiensi belanja daerah.
“Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah lebih fokus dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang pembangunan, investasi dan kesehatan walaupun masa pandemi masih berlangsung,” tukasnya.
Selanjutnya, Fraksi PDIP meminta pemprov semakin meningkatkan kas daerah melalui PAD, peningkatan kualitas layanan publik serta kinerja aparatur, penataan infrastruktur, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Fraksi juga mendorong pemprov melakukan terobosan-terobosan dalam pemanfataan dana APBD untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan juga meningkatan PAD, baik dari sektor pemberdayaan usaha mikro menengah, pertanian, peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.