Tandaseru — Minimnya sentuhan pemerintah terhadap warga Gane membuat masyarakat semakin menderita. Penderitaan masyarakat ini disampaikan kepada Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara daerah pemilihan Halmahera Selatan, Ruslan Kubais saat melaksanakan agenda reses di beberapa titik di Gane.
Salah satunya adalah di daerah Trans Waimili Kecamatan Gane Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Halmahera Tengah.
“Yang paling menderita disini adalah persoalan jalan. Sudah 30 tahun kami hidup di sini namun masalah jalan kami ini tidak diperhatikan. Baru kali ini anggota DPRD datang reses jadi kami mohon tolong perhatikan jalan kami,” ungkap Dedi Supardi, salah satu warga Waimili yang menghadiri agenda reses tersebut, Jumat (28/5).
Selain jalan, masyarakat Waimili juga sangat mengharapkan status Waimili menjadi desa definitif. Menurut masyarakat, usulan untuk menjadi desa definitif ini sudah dilakukan sejak 2018. Namun hingga saat ini belum juga direspon oleh pemerintah sehingga ini merugikan masyarakat Waimili.
“Selama puluhan tahun ini kami menjadi anak desa dari Desa Foya Tobaru. Kami sudah usulkan untuk menjadi desa definitif sejak 2018 lalu namun sampai saat ini satus desa kami belum jelas. Ini merugikan kami karena selama ini sudah tidak diperhatikan oleh desa induk kami. Pembangunan menggunakan dana desa hanya dilakukan di Desa Foya Tobaru, sementara sudah berapa tahun ini kami sudah tidak diperhatikan. Oleh karena itu kami minta agar tolong status desa kami diperhatikan,” pinta Kepala Dusun Waimili, Iswanto.
Iswanto bilang, Waimili hanya mendapatkan dana desa yang bersumber dari daerah yaitu ADD, sementara dana desa (DD) dari pusat itu tidak ada karena satus desanya belum jelas. Padahal ada sekitar 200 kepala keluarga lebih yang hidup di Trans Waimili ini.
Selain itu, masyarakat juga meminta agar sungai dinormalisasi. Sebab jika hujan lebat sungai yang berdekatan dengan desa meluap dan airnya menggenangi sawah petani. Ini menyebabkan para petani gagal panen selama bertahun-tahun.
“Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) dan juga Komisi II DPRD Provinsi, namun sampai sekarang belum juga diperhatikan. Mohon ini juga diperhatikan,” tandas Iswanto.
Menanggapi keluhan dan usulan masyarakat ini, anggota Fraksi Nasdem Ruslan Kubais berkomitmen bakal memperjuangkan kepentingan masyarakat ini di gedung parlemen di Sofifi.
“Semua usulan dan masukan dari masyarakat sudah saya tampung dan sudah dicatat oleh staf pendamping di sekretariat DPRD. Yang menjadi wilayah provinsi akan saya perjuangkan di gedung parlemen lewat komisi maupun fraksi. Saya mohon doa dari masyarakat agar saya bisa berhasil,” ucapnya.
Sedangkan tuntutan masyarakat tentang desa definitif ini akan disampaikan ke anggota DPRD Kabupaten Halsel untuk diperhatikan sebab itu ranahnya kabupaten.
“Nasdem punya 5 kursi di DPRD Halsel, termasuk Ketua DPRD-nya. Jadi nanti melalui partai akan kami sampaikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan agar bisa diperhatikan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan