Tandaseru — DPD KNPI Maluku Utara mendukung kritikan Sultan Tidore yang juga Anggota DPD RI Husain Alting Sjah terhadap Gubernur Abdul Gani Kasuba dan Pemerintah Provinsi Malut secara kolektif.
Kritikan ini terkait penetapan wilayah kawasan khusus ibukota Sofifi yang mencakup wilayah Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan. Sebelumnya Sultan menilai Pemprov tak melibatkan masyarakat setempat dalam penetapan wilayah kawasan khusus.
“Terutama soal koordinasi. Memang selama dua periode Bapak Abdul Gani Kasuba menjabat sebagai Gubernur, koordinasi lintas lembaga nyaris tidak jalan,” kata Juru Bicara KNPI Malut, Ikhwan Muhammad dalam siaran persnya, Selasa (13/4).
Menurut Ikhwan, Gubernur kurang mengasah kepekaan terkait koordinasi lintas lembaga. Alhasil, “virus jelek” tersebut berdampak hingga ke hampir semua organisasi perangkat daerah (OPD).
“Lihat saja, baru di masa jabatan Gubernur Abdul Gani Kasuba inilah ada pimpinan OPD yang merasa bahwa anggaran yang ia kelola itu menjadi miliknya 100 persen. Tata kelola pemerintahan kita masih sangat buruk. Lebih buruk lagi karena Gubernur dan jajarannya hampir tidak menyadari hal ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, buruknya tata kelola pemerintahan sudah berdampak pada tata kelola keuangan. Tak mengherankan, selama ini Pemprov meninggalkan banyak utang kepada pihak ketiga.
“Kelihatannya masih terjadi masalah keuangan di Pemprov, tapi kemungkinan Inspektorat Malut belum mampu untuk mendeteksi atau bisa saja ditutupi Inspektorat,” tegas Ikhwan.
Ikhwan menyarankan Gubernur dan jajarannya agar tidak menganggap remeh lembaga terkait lain, sehingga menjadi penting untuk berkoordinasi.
“Dengan demikian maka membangun Malut akan menjadi kesadaran kolektif,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.