Tandaseru — Sultan Tidore Husain Alting Sjah angkat bicara soal langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Pusat menetapkan kawasan khusus ibukota Sofifi.

Sebelumnya, Ngofa Adat Kesultanan Tidore pun telah melayangkan protes karena menilai keputusan tersebut bertentangan dengan Maklumat Sultan Tidore Nomor 01/KT/2010 yang diterbitkan Sultan Djafar Sjah.

Sultan Husain kepada tandaseru.com menegaskan, maklumat tersebut perlu dijunjung tinggi, sebab maklumat dibuat berdasarkan pertimbangan komprehensif, bukan parsial.

“Maklumat itu dikeluarkan melalui kajian, baik secara syariat maupun secara hakikat. Nah, dari dua kajian itu maka Maklumat Sultan itu dikeluarkan,” ujar Sultan, Jumat (9/4).

Anggota DPD RI itu mengatakan, Sofifi saat ini sudah menjadi ibukota provinsi. Tentu akan ada banyak hal yang didapatkan Sofifi. Bahkan tanpa meminta pun Sofifi akan berkembang dengan sendirinya.

“Dan sekarang juga ada Permendagri yang terbaru tentang kawasan khusus, itu tentu akan memajukan Sofifi dengan sendirinya. Kemudian berkaitan dengan Maklumat itu, untuk menjaga-jaga jangan sampai terjadi sesuatu di kemudian hari. Apakah pemekaran itu dapat menyelesaikan masalah, ataukah justru mendatangkan masalah baru. Itu saja ikhtiar dari Maklumat itu dikeluarkan,” tegasnya.

Sultan juga menepis informasi yang menilai dirinya tidak menginginkan Sofifi maju dan berkembang.

“Yang jelas semua orang menginginkan Sofifi harus maju. Terus siapa yang menjadikan Sofifi sebagai ibukota provinsi, kan bisa kita tarik ulur sejarah ke belakang. Siapa yang berdarah-darah selama ini untuk menjadikan Sofifi itu sebagai ibukota provinsi. Itu termasuk saya di dalamnya, orang yang memperjuangkan Sofifi sebagai ibukota provinsi, dan itu bukan satu atau dua orang tahu. Andaikata rumput dengan segala macam bisa berbicara, mereka akan bicara itu,” paparnya.

Ia menambahkan, yang mendesak agar pemindahan pemerintahan dari Ternate secepatnya dilakukan termasuk dirinya sendiri.

“Saya yang melakukan demonstrasi itu berulang-ulang, di saat situasi darurat sipil saat itu yang tidak izinkan orang melakukan demonstrasi, ya itu saya yang melakukan demonstrasi itu. Jadi jika ada orang yang beranggapan bahwa saya tidak mencintai Sofifi, justru saya yang paling mencintai Sofifi. Semua orang ingin Sofifi itu maju, tidak ada alasan orang menghambat Sofifi maju. Sofifi harus maju, tetapi bukan satu-satunya seperti yang dibilang, bahwa Sofifi harus berdiri menjadi daerah otonom baru,” jelasnya.

Sultan menegaskan, menjadikan sofifi sebagai daerah otonom baru saat ini tidak bisa menyelesaikan masalah.

“Sofifi itu untuk maju dan berkembang banyak hal yang harus kita semua dorong. Tetapi yang pertama harus didorong itu bagaimana pegawai yang menjadi PNS di provinsi harus menetap dan tinggal di Sofifi, itu yang harus didorong. Pemerintah juga harus mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan Sofifi, pemerintah juga harus menyiapkan perumahan bagi pegawai, agar pegawai yang pindah ke provinsi tidak menjadi sebuah masalah. Itu dulu yang harus didorong, kenapa torang bicara soal daerah otonom baru? Daerah otonom baru itu bicara belakangan, sekarang ini hal tadi yang perlu didorong dulu. Jadi harus tahap per tahap, baru kita bicara lagi ke depan. Jadi kalau ada orang bilang Sultan tidak suka Sofifi maju, orang itu perlu belajar sejarah ulang,” pungkasnya.