Tandaseru — Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap Pemerintah Kota Ternate secepatnya menyerahkan pengalihan personel, pendanaan, sarana/prasarana dan dokumen (P3D) sebagai dukungan percepatan pembangunan infrastruktur program Lumbung Ikan Nasional (LIN).
Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut, Abdullah Assagaf mengatakan, mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengalihan P3D, Kota Ternate merupakan satu-satunya daerah di Malut yang belum menyerahkan.
“Maka diharapkan agar Pemerintah Kota Ternate dapat menjemput peluang hadirnya maluku utara sebagai Lumbung Ikan Nasional,” tuturnya, Sabtu (13/3).
“Memang Kota Ternate belum menyerahkan P3D-nya, tapi dalam proses. Setahu saya, sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman sudah menandatangani, sisa menunggu administrasinya saja,” ujar Abdullah.
Abdullah bilang, untuk mendorong percepatan pembangunan LIN diharapkan seluruh persyaratan dilengkapi. Misalnya, pada tahun 2021 DKP Malut telah membangun infrastruktur pusat pemasaran dan distribusi ikan (PPDI).
“Kita telah membangun PPDI di daerah. Kita tahu bahwa ini menyalahi aturan, namun untuk kepentingan nelayan kita berani mengambil kebijakan,” ungkapnya.
“Memang secara administrasi P3D harus dilimpahkan dulu kewenangannya, baru kita provinsi bangun infrastruktur. Namun karena anggarannya sudah siap, dan kebutuhan nelayan juga, mau tidak mau kita kerjakan,” terangnya.
Ia menambahkan, sejauh ini tersisa Kota Ternate yang belum menyerahkan P3D, sementara seluruh kabupaten/kota lain sudah dialihkan.
“Tersisa Kota Ternate saja,” ujarnya.
Selama ini, lanjut Abdullah, ekspor hasil perikanan Malut sudah dilakukan melalui Kota Ternate, Halmahera Selatan, dan Pulau Morotai.
“Ekspor Tuna ternate menggunakan pengusaha lokal dan beberapa UMKM binaan DKP Malut. Bacan dengan PT Prinus, Morotai lewat perusahaan di bawah bimbingan kementerian. Kalau Kota Ternate biasanya ekspor langsung ke negara China,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.